Rabu, 24 Juni 2009

Inisiasi Good Local Governance

Digulirkannya otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kearah yang lebih baik. Dengan membagi kekuasaan hingga struktur terbawah (desa), tentu diharapkan dapat mengefektifkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Karena pemerintahan yang ideal adalah pemerintah yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan baik. Baik kebutuhan yang sifatnya materiil maupun immateriil.

Pengalihan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, merupakan langkah positif untuk membangun sistem birokrasi yang arif terhadap ’lingkungan’ sekitarnya. Karena sistem sentralistik yang selama ini diterapkan rezim orde baru, telah gagal melihat kebutuhan daerah-daerah di indonesia. Akhirnya, terrjadilah sentralisasi pembangunan hingga kebijakan yang tidak mengakar.

Otonomi daerah menjadi mata air yang menjanjikan bagi terciptanya good governance. Meskipun juga disadari, otonomi daerah dapat merangsang timbulnya perpecahan. Hal ini dikemukakan oleh Kimura Hirotsune, pemerhati otonomi daerah Indonesia, yang menjelaskan tentang munculnya dua persepsi yang berlawanan tentang otonomi daerah. Di satu sisi, otonomi daerah dianggap akan memenuhi kebutuhan daerah yang selama ini mengalami kekecewaan akibat praktek sentralisasi kekuasaan birokrasi yang represif selama masa 32 tahun saat rezim orde baru berkuasa. Tapi, disisi lain, otonomi daerah justru dianggap akan membangkitkan semangat separatisme, sehingga bila tidak bisa terkendalikan maka akan mengakibatkan krisis politik nasional.

Mewujudkan good local governance bukanlah pekerjaan segelintir orang. Butuh sinergi seluruh pihak dan konsistensi dalam memperjuangkannya. Tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan terciptanya good governance, yakni: pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah (the state), civil society, dan dunia usaha. Dan salah satu penilaian berjalan tidaknya good governance adalah dengan melihat kualitas pelayanan publik. Jika prosedur pelayanan masih tidak jelas, waktu yang pelayanan yang berlarut-larut, kompetensi dan sikap petugas pelayanan yang tidak mumpuni, hingga sarana dan prasarana yang tidak lengkap, tentu akan menghambat terealisasikannya good governance

Merubah budaya organisasi menuju sistem pelayanan publik tingkat daerah atau yang lebih akrab disebut good local governance, merupakan langkah yang harus diambil oleh seluruh kepala daerah. Pimpinan organisasi pemerintah didaerah harus berani menempuh jalan ini. Organisasi harus diarahkan untuk selalu mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan, harus berani bereksperimen, harus mengambil risiko untuk gagal dan juga harus dapat menyesuaikan diri dengan unsur-unsur budaya baru. Meskipun disadari jalan ini tidak mudah, bahkan akan menghadapi turbulence sosial-politik. Tapi inilah jalan yang memang harus diambil pimpinan daerah. Karena memang sejatinya perubahan itu akan selalu mengalami friksi-friksi yang akan menguji penggeraknya. Akan nampak siapa saja yang memiliki konsistensi dan komitmen. Juga akan semakin jelas orang-orang yang akan tersisih. Hingga seluruh daerah berhasil menerapkan konsep good local governance seperti yang dipertontonkan Jembrana, Musi banyuasin, Sragen, ataupun Tarakan.

Menurut Peter Bijur (2001), syarat yang paling utama untuk menjamin keberhasilan upaya perubahan budaya organisasi adalah kepemimpinan yang kuat (strong leadership) baik dalam kemampuan memimpin maupun terkait ketajaman visinya. Selain itu, motivasi juga diperlukan untuk memobiliasi dukungan perubahan. Dan dengan dilengkapi ide dan strategi yang tepat untuk mendorong terwujudnya lingkungan organisasi yang baik, dikuatkan dengan jalinan komunikasi yang kokoh antar anggota organisasi, plus stimulus remunerasi guna meningkatkan kinerja pegawai. Maka tujuan good local governance akan bisa diraih.

Dalam upaya memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat sebagai objek pelayanan, maka dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam membangun sistem pelayanan yang mengadopsi prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, transparansi, partisipasi, penegakan keadilan, kemudahan, dan kesantunan. Prinsip ini penting diterapkan sebagai proses down sizing penyelenggaraan negara agar lebih efisien dalam hal penggunaan anggaran, termasuk pemanfaatan pegawai pemerintah (jeon and laffont 1999).

Pemerintah yang kuat bukanlah yang mampu memerintah dan memproduksi instruksi-instruksi, tetapi justru pemerintah yang mampu memberdayakan dengan memerankan diri sebagai fasilitator dan regulator yang responsif terhadap kebutuhan publik (Hadley and Young 1990). Untuk itu, keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan good local governance yang merupakan representasi keinginan masyarakat, akan memperkuat legitimasi pemerintahannya. Dan masalah yang dihadapi negara-negara berkembang adalah keterbatasan kemampuan dalam memproduksi pelayanan publik berkualitas tinggi. Akibatnya, laju reformasi birokrasi berjalan lambat.

Pelayanan publik yang berkualitas tinggi membutuhkan pemerintahan yang kuat untuk mampu menjalankan fungsi pemerintahan dengan efektif. Pemerintahan yang kuat berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan pengelolaan pemerintahan yang memberdayakan stakeholder dengan semangat kewirausahaan. Karena kualitas pelayanan publik yang rendah, membuka peluang penyelewengan kekuasaan yang kemudian memberi dampak berupa biaya transaksi bisinis yang tinggi dan menurunkan daya saing produk.

Mungkinkah konsep good local governance diterapkan di negeri tapis berseri, Lampung?. Jika pertanyaan itu yang muncul, maka jawabannya adalah sangat mungkin. Proses pemilihan gubernur yang belum lama berlalu, menjadi momentum bagi gubernur-wakil gubernur terpilih untuk menunjukkan komitmennya. Oedin-Joko yang berhasil menyingkirkan enam pasangan lainnya dengan suara mutlak, harus mampu menjawab kepercayaan yang diberikan masyarakat Lampung tersebut. Mereka harus mampu membentuk tim khusus yang akan merumuskan konsep perubahan governance (tata laksana pemerintahan) di provinsi Lampung.

Melakukan perubahan memang dibutuhkan keberanian. Dan nampaknya, keberanian itu tersirat dari background Oedin sebagai mantan petinggi Polri. Kini, adakah kemauan bagi gubernur lampung terpilih ini untuk melakukan penataan birokrasi di lembaga yang dipimpinnya. Stigma bahwa pelayanan publik di lampung korup, berbelit-belit dan tidak transparan, dapat dihapus dengan mewujudkan good local governance. Daerah-daerah miskin seperti Jembrana saja mampu mensejahterakan masyarakatnya. Lalu apa sulitnya untuk daerah Lampung yang memiliki sumber daya alam melimpah.


Terbit : Radar Lampung, 13 Juni 2009

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Recent Posts