Kamis, 23 Juni 2011

Wajah Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan

Reformasi Birokrasi ! itulah kata yang sangat familiar sejak Soeharto lengser. Birokrasi adalah mesin pelaksana kebijakan. Efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintahan nyata dan terwujud pada jalannya birokrasi. Dan kini, kata reformasi birokrasi menjadi santapan nikmat di kalangan elit politik, mahasiswa hingga rakyat jelata. Pada prinsipnya, mereka berkesimpulan bahwa birokrasi negeri ini harus anti korupsi dan mampu melayani masyarakat sebagai pengguna jasa dengan baik.


Beberapa negara yang berhasil mewujudkan reformasi birokrasi diantaranya China, Jepang dan Korea Selatan. Ketiga negara ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan perombakan birokrasi agar lebih efisien, efektif dan murni public servant.

Dalam catatan Eko Prasetyo di salah satu artikelnya, Jepang memulai reformasi administrasi sejak tahun 1981 dimasa Perdana Menteri Zenko Suzuki. Proyek besar tersebut hingga kini masih terus dilakukan. Bahkan Koichi Nakano (1998), salah seorang pakar reformasi administrasi Jepang, mengatakan bahwa reformasi administrasi telah menjadi agenda politik utama di Jepang. Tujuannya tidak pernah berubah yaitu to meet the requirement of the new age dan to break the collusive relationship between politicians, bureaucrats and business.


Hal yang sama dilakukan oleh China dan Korea Selatan. China memulai reformasi birokrasi pada abad ke-11 pada jaman Dinasti Shong. Tapi mulai tampak nyata sejak Deng Xiaoping sejak pada 1982 memproklamasikan reformasi administrasi sebagai tulang punggung kemajuan bangsa. Dalam pidatonya di depan kongres nasional Partai Komunis 1982, Deng menyatakan Streamlining organization is a matter of great importance. In fact, it constitutes a revolution.

Begitulah proses reformasi birokrasi atau yang lebih tepat reformasi administrasi birokrasi. Negara Jepang, China, dan Korea Selatan telah memulainya sejak puluhan tahun yang lalu dan terus berjalan hingga kini. Lalu bagaimana dengan proses reformasi birokrasi di Indonesia

Adapun di Indonesia, reformasi mulai bergulir tahun 1998, tetapi reformasi birokrasi secara riil baru dimulai tahun 2004 lalu. Adapun yang dijadikan percontohan ada lima kementerian/lembaga negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretariat Negara, Departemen Keuangan dan Kementerian PAN. Khusus untuk Departemen Keuangan, program ini mulai berjalan sejak disahkannya tiga paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan yaitu UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Hal-hal yang dicanangkan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan yaitu terkait penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal penataan organisasi, Deaprtemen yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati ini melakukan pemisahan dan penggabungan unit, memperjelas uraian jabatan dan penajaman fungsi dari masing-masing unit. Untuk perbaikan proses bisnis meliputi analisa dan evaluasi jabatan, analisa beban kerja, dan penyusunan standard operating procedure(SOP). Sementara peningkatan manjemen SDM meliputi penyelenggaraan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi, pembangunan assessment center, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

Departemen keuangan yang merupakan organisasi publik yang menyediakan jasa berupa pelayanan, dituntut menghasilkan proses bisnis yang akuntabel dan transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas. Karenanya kemudian Departemen Keuangan menyusun SOP yang sangat rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif . Dan salah satu bentuk nyata dari itu adalah tersusunnya SOP proses pencairan dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan yang mampu melayani pengguna jasa dengan waktu yang singkat dan pasti yaitu hanya 1 jam saja. Hal ini sangat berbeda dengan KPPN konvensional (belum menerapkan SOP percontohan) dimana proses pencairan dana terhadap pengguna jasa (kementerian/lembaga) memerlukan waktu satu hari. Ini menjadi salah satu bukti berjalannya reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan Negara. Dan hingga kini, sudah diluncurkan 32 KPPN percontohan dan KPPN Bandar Lampung salah satunya.

Selain pada Ditjen Perbendaharaan, modernisasi organisasi juga dilakukan pada direktorat lainnya. Ditjen Pajak membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern. Begitu juga dengan Ditjen Bea Cukai yang men’diri’kan Kantor Pelayanan Utama (KPU DJBC). Prinsip-prinsip pelayanan pun sama yaitu bebas biaya, proses cepat dan waktu yang pasti.

Dalam proses reformasi birokrasi, hal yang paling sulit diubah dengan cepat adalah paradigma berfikir pegawainya. Hal ini dimaklumi karena kondisi birokrasi usang (sebelum reformasi) sangat membuai pegawai. Dan ketika ide-ide reformasi birokrasi digulirkan, muncullah faksi-faksi. Faksi yang menentang reformasi birokrasi, menjadi tantangan bagi internal departemen untuk sesegera mungkin diatasi. Dan dengan gerakan yang berkelanjutan, seluruh pegawai keuangan diharapkan dapat memiliki paradigme baru yaitu murni public servant.
Sebenarnya, target dan sasaran reformasi birokrasi terkait lima hal. Pertama, terbentuknya, birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti KKN dan lenyapnya perilaku koruptif pegawai negeri. Kedua, birokrasi yang efisien dan hemat dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya (man, money, material, methode, and time). Ketiga, birokrasi yang transparan yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat. Termasuk juga partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. 
Selanjutnya birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat. Terakhir, birokrasi yang terdesentralisasi atau istilah populernya lets the manager manage. Maksudnya kewenangan pengambilan keputusan diserhakan kepada unit/ lembaga masing-masing. Pimpinan setiap unit menetapkan rencana strategisnya berikut tahapan-tahapan untuk mencapainya. Dan agar semua target tersebut berjalan secara berkesinambungan, harus dibungkus dengan instrumen hukum sebagai pijakan atau fondasi kokoh yang akan mengarahkan birokrasi pemerintahan ke arah pencapaian good governance.
(Lampung Post, 13 Juni 2009)



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Recent Posts