Selasa, 08 November 2016

Menyoal Pemblokiran Situs


Jelang aksi besok (4/11), 11 situs diblokir oleh Kominfo. Apakah ini untuk meredam, membungkam atau justru melambungkan traffic situs tersebut paska blokir dibuka kembali? Adapun situs-situs tersebut yakni lemahirengmedia.com, portalpiyungan.com, suara-islam.com, smstauhiid.com, beritaislam24h.com, bersatupos.com, pos-metro.com, jurnalmuslim.com, media-nkri.net, lontaranews.com dan nusanews.com. seluruh situs memang secara konten sangat mendukung penegakan hukum atas dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Faktor penegakan hukum yang tebang pilih, membuat kasus penistaan ajaran agama ini terus bergulir menjadi bola salju yang besar. Gerakan tersebut oleh pemerintah diduga didalangi oleh beberapa tokoh dan dibumbui oleh pemberitaan sebagian situs media online yang dianggap provokatif. Mungkinkah cara ini berhasil meredam sekaligus mampu ’membunuh’ situs tersebut? Atau justru situs-situs tersebut kembali diizinkan operasional, atau justru menjamur situs serupa dengan konten yang lebih cadas?

Pelajaran dari pemblokiran 24 situs yang dianggap radikal oleh Kominfo dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) awal tahun 2015 perlu dikaji oleh pemerintah secara mendalam. Pemblokiran yang tujuannya membatasi akses masyarakat kepada situs-situs tersebut, justru berbalik arah. Masyarakat yang penasaran dengan konten media online tersebut, justru mengakses situs tersebut dengan intensitas tinggi. Sebutlah panjimas.com, muslimdaily.net, kiblat.net, dakwahmedia.net dan eramuslim.com yang sempat diblokir oleh pemerintah. Beberapa waktu setelah situs tersebut dibuka kembali oleh Kominfo, lonjakan traffic pengunjung deras mengalir. Dalam situs berita online merdeka.com tanggal 2 April 2015, hasil pemantau traffic oleh website Alexa.com, dakwahmedia.com mengalami kenaikan ranking tertinggi menjadi 222.292 secara global dari sebelumnya yang hanya di ranking 784.935. Jumlah rata-rata pembaca harian situs itu pun meningkat 20 persen di kuartal pertama tahun 2015. Sementara itu, posisi kedua hingga kelima diisi oleh muslimdaily.net (naik 99.823 poin), panjimas.com (naik 85.441 poin), kiblat.net (naik 8.565 poin), dan eramuslim.com (naik 5.721 poin).

Kebijakan penutupan situs media online bukan kali ini saja dilakukan pemerintah. Namun, pemblokiran tersebut faktanya justru mendapat penentangan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya standar atau parameter yang jelas yang menjadi kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat bahwa suatu situs dapat diblokir. Ketidakjelasan landasan tersebut dianggap sebagai bentuk pada kesewenang-wenangan negara yang akan membunuh kebebasan berekspresi masyarakat. Terlebih lagi, dalam negara demokrasi, pemblokiran merupakan hal yang sangat tabu dilakukan pemerintah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pakar teknologi komunikasi Onno Purbo pada akun twitternya terkait pemblokiran situs radikal awal 2015 lalu bahwa pemblokiran situs radikal, tidak memiliki landasan hukum. Dampaknya, pemblokiran tersebut akan ’membunuh’ kreativitas masyarakat dan lebih jauh akan membunuh demokrasi.

Pemblokiran situs-situs yang dianggap radikal merupakan pelajaran penting bahwa streisand effect tidak dapat dielakkan. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Mike Masnick. Sederhananya Efek Streisand ini menunjukkan bahwa semakin kita ingin menghilangkan, menyembunyikan, memblokir, atau mensensor sebuah konten atau informasi di internet atau dunia maya, maka yang terjadi seringkali adalah sebaliknya. Upaya tersebut, justru akan membuat konten atau informasi tadi akan semakin menyebar secara luas. Nama Streisand sendiri diambil dari nama selebriti tersohor Amerika Barbra Streisand. Ceritanya Barbra tidak suka foto rumah mewahnya di Malibu difoto dan dipajang di www.pictopia.com. Kemudian pada 2003 dia menuntut fotografer Kenneth Adelman dan www.pictopia.com secara hukum karena melanggar privasi dan meminta foto tersebut dihapus. Namun yang terjadi kemudian justru foto tersebut tersebar dari sebelumnya yang hanya enam orang hingga mencapai 420 ribu orang. Sejak saat itu, fenomena sejenis disebut Streisand Effect.

Sebuah fakta bahwa penutupan 24 situs radikal awal tahun 2015 lalu justru terjadi efek streisand dimana pemblokiran tersebut menjadi opini publik yang kemudian membuat penasaran publik untuk mencari tahu isi dan konten situs-situs terblokir tersebut. Hal inilah yang membuat traffic situs-situs terblokir tersebut justru melonjak beberapa saat setelah blokir dibuka kembali.

Belajar dari pemblokiran situs radikal tersebut, seharusnya pemerintah banyak belajar bahwa pemblokiran bukanlah solusi membatasi informasi yang dianggap membahayakan kehidupan bernegara. Pemblokiran hanya akan menumbuhkan situs-situs baru yang memiliki konten yang sama bahkan mungkin lebih berbahaya. Pemerintah seharusnya melakukan pendidikan literasi secara simultan kepada seluruh masyarakat, baik melalui lembaga pendidikan, sosial, maupun aparat penegak hukum. Sehingga, peningkatan pemahaman masyarakat terkait literasi media, akan dengan sendirinya mampu menyaring informasi-informasi yang dianggap memprovokasi masyarakat. Dengan tidak diaksesnya situs-situs provokatif atau mengandung SARA tersebut, secara berangsur akan membunuh situs tersebut karena eksistensinya ’dicueki’ oleh masyarakat.

Pun demikian terkait pemblokiran 11 situs yang dianggap provokatif terkait aksi bela islam jilid II yang akan dilaksanakan jumat (4/11) besok. Pemblokiran tersebut justru menjadi kontraproduktif karena pihak yang pro-aksi justru akan menggunakan situs-situs tersebut sebagai sarana perjuangan. Semakin pemerintah membatasi akses situs-situs tersebut, maka semakin kuat keinginan masyarakat mendapatkan informasi dan men-share nya di media sosial. Bayangkan jika proses literasi media berjalan sejak awal 2015 paska pelajaran pemblokiran 24 situs radikal. Tentu dampaknya tidak akan sebesar saat ini dimana kutub pro-aksi menggunakan media-media yang pro-aksi, sedangkan pihak yang kontra menggunakan informasi-informasi dari media yang kontra-aksi. Dampaknya terlihat jelas pembelahan masyarakat sangat ekstrem.

Pemerintah melalui Kominfo perlu melakukan langkah awal memulai pendidikan literasi media. Agar masyarakat mampu memilah dan memilih informasi yang berguna bagi kehidupannya, tidak mudah terprovokasi informasi yang salah, dan tidak ’terbunuh’ framing media mainstream yang dikuasai politisi. Mungkinkah hal ini dilakukan?

Terbit : Republika, 4/11/2016

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Recent Posts